Armida S. Alisjahbana. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana menyatakan pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur 2012. Hal itu diarahkan sebagai prioritas pencapaian target masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2025.
“Kami fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Armida pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang), di Jakarta, Kamis 28 April 2011. Pemerintah mengutamakan pembangunan fasilitas dasar di enam koridor ekonomi baru yang akan dikembangkan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2012, pemerintah berencana mengalokasikan Rp 106 triliun untuk infrastruktur. Belanja ini akan dialokasikan untuk delapan kementerian dan lembaga yang bersangkutan. Yang paling besar alokasi anggarannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp 60 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 24 triliun.
Tahun depan salah satunya memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah Sidoarjo, Jawa Timur, yang rusak akibat luapan lumpur Lapindo. Sebanyak Rp 1,3 triliun dana akan dikelola Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Anggaran sebesar Rp 299 miliar juga disiapkan untuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.
Dalam pembangunan infrastruktur, Armida mengatakan Musrembang mencatat masih ada penanganan infrastruktur yang statusnya belum jelas. Misalnya, belum adanya kepastian jalan akses dari pusat ekonomi ke prasarana perhubungan seperti terminal dan pelabuhan.
Menurut Armida, dalam mengalokasikan anggaran, pemerintah mengacu pada pengeloaan fiskal yang prudent menjadi acuan. Usulan Musrembang, kata Armida, selanjutnya akan dibahas dalam rapat penyempurnaan RKP 2012. “Pertengahan Mei akan kita serahkan pada sidang kabinet,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar